Jangan ‘siri’kan nikahmu

 

Oleh : Sazral Arfa, S.Ag

Pernikahan di buktikan dengan ‘buku nikah’ bukan dengan ‘anak’..

Surat Nikah adalah : Surat yang berisi penjelasan bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki kawin secara sah.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, serta ‘DICATAT’ menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No.1 Thn 1974)

Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang (yt suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan), spt pencatatan hari kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan.

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah, sesuai Pasal 1 angka 6 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan diberikan buku nikah.

Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan (Pasal 7 ayat [1].

Akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk suami dan satunya lagi untuk istri.

Berdasarkan Pasal 35 Permenag 11/2007, terhadap buku nikah yang hilang, dapat diterbitkan duplikat buku nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

Jika ternyata catatan perkawinan saudara juga tidak ada di KUA setempat, alias kawin siri, sehingga keabsahan perkawinan saudara tidak dapat dibuktikan atau diragukan dan duplikat akta nikah tidak dapat diterbitkan, harus diajukan permohonan pengesahan itsbat nikah di Pengadilan Agama, agar Pernikahan Saudara mempunyai kekuatan hukum.

manfaat miliki AKTA (BUKU) NIKAH :
1. Bukti otentik perkawinan yang sah
2. Adanya jaminan dan kepastian hukum
3. Menjamin hak-hak waris (UU No 1 th 1974 Bab VII Pasal 35-37)
4. Membuat akta kelahiran anak (UU No 1 Tahun 1974 Bab IX Pasal 42-44
5. Menjamin hak-hak anak/keturunan (UU No 1 Tahun 1974 Bab X Pasal 45-49)
6. Pengurusan Dokumen penting :
– Pasport
– Akta Kelahiran
– Kartu Tanda Penduduk (KTP)
– Kartu Keluarga (KK)
– Kependudukan
– Pendidikan
– Kesehatan
– Menyekolahkan Anak
– Ke Luar Negeri
– Ibadah Haji dan Umroh
– Status
– Akta Cerai / Thalak
– Akta Waris
– Kepemilikan harta gono-gini
– Pengajuan KPR BTN
– Kredit Bank/Lembaga Keuangan
– Klaim Asuransi
– Pensiun
– Pengajuan daftar gaji dpt tunjangan
– Dan lain-lain

378total visits,2visits today