Kemenag Muna Gelar Rapat Tindak Lanjuti Surat Setjen

Raha ( Humas Kemenag muna ) Sebagai tindak lanjut surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B- 6472/ SJ/ B.IV/ OT. 00/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018, Hal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas ( PMPZI ) menuju Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani ( WBBM ) dan Nomor B- 6665/ SJ/ B. IV.4 / OT.01/10/ 2018 tanggal 8 Oktober 2018, Hal Pengisian Aplikasi Monitoring Kelompok Kerja ( Pokja ) Reformasi Birokrasi ( RB ) tahun 2018 dengan mengacu pada KMA Nomor 186 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja Kementerian Agama, hari ini Kementerian Agama ( Kemenag) Kab. Muna menggelar rapat terbatas di Ruang Kerja Kepala Kemenag Kamis ( 18/10 )

Rapat dipimpin Kepala Kemenag Muna Drs. Muhammad Basri, M. Pd.

” Tahun lalu kita sudah mengimput data pada aplikasi Zona Integritas ( ZI ) dan Reformasi Birokrasi ( RB ) sehingga kita termasuk Kemenag Muna yang diberikan penghormatan dan ucapan terima kasih oleh Sekretaris Jenderal ( Sekjen ) karena telah mengisi data pada ZI berbasis online” ujar Muhammad Basri.

” Permasalahannya adalah data-data pendukung seperti renstra, lakip, program kerja, Anjab, ABK, SOP dan lain-lainya yang harus kita persiapkan ” lanjutnya.

Beliau juga mengatakan bahwa setiap melaksanakan kegiatan selalu didokumentasikan, maksudnya apa dasar hukum kita melakukan kegiatan itu, misalnya dibuatkan SK, artinya kita tidak mengarang-ngarang pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selanjutnya Muhammad Basri menyerahkan kepada Analis Kepegawaian untuk menjelaskan secara detail setiap aspek penilaian Zona Integritas.

Analis Kepegawaian Markun, S.Pd I membahas satu persatu secara detail tentang Penilaian Zona Integritas ( ZI ) menuju Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani ( WBBM ) yang garis besarnya ada 6 aspek penilaian yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik.

Selanjutnya Fungsional Perencana Musrafil Andi, SE, M.AB membacakan tentang Penilaian Mandiri Progress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( RB ) yang secara garis besar terdiri dari 8 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata Laksana,Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik.

Hari ini juga resmi dibentuk Kelompok Kerja ( Pokja ) Reformasi Birokrasi ( RB ) Kantor Kemenag Kab. Muna Tahun 2018.

Rapat ini diikuti Kasubbag Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Penyelenggara serta ASN yang tergabung dalam Tim Kerja Zona Integrasi ( ZI ) Kemenag Kab. Muna. ( lyd)

4442total visits,3visits today