Kepala Kemenag Muna Genjot Percepatan Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf

Suasasna Rapat Koordinasi Percepatan Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf di Aula Kemenag Muna Tgl 30 Agustus 2018

Raha, (Humas Kemenag Muna)— Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Muna Drs Muhammad Basri M.Pd, Kamis (30/8) memimpin Rapat Koordinasi Tanah Wakaf didampingi Kasi Bimas Islam La Ode Abdul Syukur S.Ag di Aula Kemenag Kab. Muna.

Muhammad Basri dalam arahannya mengatakan, jika rapat tersehut sehubungan dengan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Muna terkait Nota Kesepahaman antara Kemenag RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan RI nomor 9 tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang percepatan sertifikasi Tanah Wakaf, dan Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1/ INS/ II/ 2018 tentang Percepatan Persertifikatan Tanah Tempat Peribadatan Seluruh Indonesia.

“Saya mengajak Kepala KUA agar membantu memberikan pemahaman atau pengertian kepada Kepala Desa dan Lurah dalam proses pensertifikasian tanah Wakaf untuk pembangunan rumah ibadah, untuk Kab. Muna berjumlah 50 persil,” ungkapnya.

Muhammad Basri berharap kepada Kepala KUA untuk bertemu Pengurus Masjid guna memfasilitasi persertifikatan tanah dimaksud, sebab direncanakan pada September nanti sertifikatnya akan diserahkan Bapak Presiden dalam kunjungan kerjanya di Prov. Sultra di Kendari.

“Penyertifikatan tanah saat ini tidak dipungut biaya, karena ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Abdul Syukur juga meminta para Kepala KUA Kecamatan agar memberi pemahaman dan pengertian kepada Kepala Desa/Lurah, bahwa proses pensertifikasian tanah wakaf untuk Masjid ini secara tidak langsung membantu Kades/ Lurah agar Masjid yang berstatus tanah Wakaf diwilayahnya memiliki kekuatan hukum.

“Bilamana Masjid ini memerlukan atau mendapatkan bantuan, maka salah satu persyaratan administrasi atau berkas yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan apakah bantuan dari Gubernur, bantuan Kanwil, bantuan Pusat, termasuk bantuan Kabupaten, maka salah satunya adalah sertifikat kepemilikan tanah atas nama Pengurus Masjid, bukan perorangan,” tutupnya.

Rapat dihadiri para Kepala KUA se Kab.Muna dan bagi KUA yang berhalangan hadir diwakili oleh stafnya. (lyd)

464total visits,1visits today